Zona Integritas

Home
Tentang Pengadilan
Zona Integritas

Zona Integritas

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II

NO	AREA ZONA INTEGRITAS	KEGIATAN
1	AREA I Manajemen Perubahan	I.1.a.Membentuk Tim Kerja I.1.b.Penentuan Anggota Tim I.2.a.Dokumen Rencana ZI I.2.b.Target-target Prioritas ZI I.2.c.Proses Pembangunan ZI Harus Disosialisasikan I.3.a.Pembangunan Sudah Sesuai Dengan Rencana I.3.b.Laporan Monev Pembangunan ZI I.3.c.Tindak LAnjut Hasil Monev ZI I.4.a. Pimpinan Sebagai Role Model Pembangunan ZI I.4.b. Penetapan Agen Perubahan I.4.c. Telah Dibangun Budaya Kerja dan Pola Fikir I.4.d. Anggota Organisasi Telah Terlibat Dalam Pembangunan ZI
2	AREA II Penataan Tatalaksana	II.1.a. SOP Tetap Mengacu Kepada Tusi II.1.b. SOP Telah Diterapkan II.1.c. Evaluasi SOP II.2.a. Pengukuran Kinerja Menggunakan TI II.2.b. Manajemen SDM Menggunakan TI II.2.c. Pelayanan Publik Menggunakan TI II.2.d. Monev Pemanfaatan TI Dalam Pengukuran Kinerja II.3.a. Penerapan Kebijakan Keterbukaan Publik II.3.b. Monev Terhadap Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
3	AREA III Penataan Sistem Manajemen SDM	III.1.a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai III.1.b. Penempatan Pegawai Sesuai Hasil Rerutmen III.1.c. Monev Penempatan Pegawai III.2.a. Pola Mutasi Internal III.2.b. Rapat Mutasi Internal III.2.c. Monev Kegiatan Mutasi III.3.a. Training Need Analysis III.3.b. Menyusun Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai III.3.c. Kesenjangan Kompetensi Pegawai III.3.d. Pegawai Berkesempatan Mengikuti Pengembangan Kompetensi III.3.e. Upaya Pengambangan Kompetensi Pegawai III.3.f. Monev Pengembangan Kompetensi III.4.a. Memiliki Sistem Penilaian Kinerja Individu III.4.b. Ukuran Kinerja Individu Telah Sesuai Dengan Level Di Atasnya III.4.c. Pengukuran Kinerja Individu Secara Priodik. III.4.d. Penilaian Kinerja Dalam Pemberian Reward III.5.a. Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Prilaku Telah Di Implementasikan III.6.a. Pemuktahiran Berkala Data Kepegawaian
4	AREA IV Penguatan Akuntabilitas	IV.1.a. Sosialisasi Penyusunan Perencanaan Anggaran IV.1.b. Rapat Perjanjian/Penetapan Kinerja IV.1.c. Pemantauan Pencapaian Kinerja IV.2.a. Dokumen Perencanaan Kerja IV.2.b. Dokumen Perencanaan Berorientasi Hasil IV.2.c. Dokumen Indikator Kinerja Utama IV.2.d. Hasil Evaluasi LKJIP IV.2.e. Bukti Pengiriman Dokumen Laporan LKJIP IV.2.f. Hasil Evaluasi LKJIP IV.2.g. Usulan Bimtek LKJIP IV.2.h. Rapat Penyusunan LKJIP
5	AREA V Penguatan Pengawasan	V.1.a. Dilakukannya Public Compaign Di Lokasi Pelayanan V.1.b. Implementasi Pengendalian Gratifikasi V.2.a. Pembangunan Lingkungan Pengendalian V.2.b. Identifikasi dan Analisa Resiko V.2.c. Laporan Pengendalian Resiko V.2.d. SPIP Telah Di Informasikan V.3.a. Pengaduan Masyarakat Telah Di Implementasikan V.3.b. Pengaduan Ditindak Lanjuti V.3.c. Monev Atas Penanganan Pengaduan V.3.d. Menindaklanjuti Laporan Monev V.4.a. WBS Sudah Di Internalisasi V.4.b. Penerapan WBS V.4.c. Evaluasi Penerapan WBS V.4.d. Evaluasi WBS Ditindak Lanjuti V.5.a. Dokumen Penanganan Benturan Kepentingan V.5.b. Sosialisasi Benturan Kepentingan V.5.c. Benturan Kepentingan Telah Di Implementasikan V.5.d. Evaluasi Atas Benturan Kepentingan V.5.e. Laporan Tindak Lanjut Evaluasi BK
6	AREA VI Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	VI.1.a. Dokumen Standar Pelayanan VI.1.b. Maklumat Standar Pelayanan VI.1.c. SOP Standar Pelayanan VI.1.d. Laporan Telaah/Reviu SOP VI.2.a. Sosialisai Budaya Pelayanan Prima VI.2.b. Sarana Informasi Layanan Publik VI.2.c. Sistem Punishment/Reward VI.2.d. Layanan Terpadu/Terintegrasi VI.2.e. Inavoasi Pelayanan VI.3.a. Laporan Survei Kepuasan VI.3.b. Hasil Survey Kepuasan Telah Dipublikasi VI.3.c. Laporan Tindak Lanjut Hasil Survei VI.3.d. Laporan Indeks Persepsi Korupsi VI.3.e. Laporan Tindak Lanjut IPK